Perpajakan di Jepang

Bagian dari seri tentang
Perpajakan
Aspek kebijakan fiskal
Dasar hukum Undang-undang  · Peraturan Pemerintah  · Keputusan Menteri Keuangan
Kebijakan Pendapatan pemerintah Ekualisasi pajak properti Pendapatan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Hukum pajak Golongan pajak Penghasilan tidak kena pajak Pembebasan pajak Kredit pajak Deduksi pajak Pergeseran pajak Pemotongan pajak Libur pajak Keuntungan pajak Insentif pajak Reformasi perpajakan Harmonisasi pajak Kompetisi pajak Pajak ganda Keterwakilan Kelompok wajib pajak Rekening tabungan kesehatan Pajak
Collection Revenue service · Revenue stamp Tax assessment · Taxable income Tax lien · Tax refund · Tax shield Tax residence · Tax preparation Investigasi pajak · Tax resistance Penggelapan pajak  · Penghindaran pajak Tax shelter · Surga pajak  · Private tax collection · Tax farming Penyelundupan · Pasar gelap
Jenis Pajak Pusat: PPN  · PPh  · PBB sektor P3  · Bea Meterai Pajak Daerah: Pajak Provinsi: Kendaraan bermotor  · Bea balik nama kendaraan bermotor  · Bahan bakar kendaraan bermotor  · Air permukaan  · Rokok Pajak Kabupaten/Kota: Hotel  · Restoran  · Hiburan  · Reklame  · Penerangan jalan  · Mineral bukan logam dan batuan  · Parkir  · Air tanah  · Sarang burung walet  · PBB P2  · Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Internasional Pabean · Bea Tarif (Impor · Ekspor) · Perang tarif Perdagangan bebas · Zona perdagangan bebas Perjanjian dagang · Ekualisasi pajak Tax treaty
Perdagangan Zona perdagangan bebas
Menurut negara Tarif pajak diseluruh dunia Pendapatan pajak dalam %PDB Amerika Serikat  · Singapura  · Malaysia  · Indonesia
l b s

Pajak di Jepang didasarkan terutama pada pajak pendapatan (所得税code: ja is deprecated ) dan pajak perumahan (住民税code: ja is deprecated ) nasional berdasarkan wilayah tempat tinggal seseorang.^[1] Terdapat pajak konsumsi dan pajak cukai di tingkat nasional, pajak perusahaan dan pajak kendaraan di tingkat prefektur dan pajak properti di tingkat kotamadya.

Pajak dikelola oleh Badan Pajak Nasional.

Pajak konsumsi

Pemerintah Partai Demokrat Liberal Masayoshi Ōhira berusaha untuk memperkenalkan pajak konsumsi pada tahun 1979. Ohira bertemu banyak oposisi di dalam partainya sendiri dan menyerah pada usahanya setelah partainya sangat menderita dalam pemilihan umum 1979. Sepuluh tahun kemudian Noboru Takeshita berhasil bernegosiasi dengan politisi, birokrat, bisnis dan serikat pekerja untuk memperkenalkan pajak konsumsi,^[2] yang diperkenalkan dengan tarif pajak konsumsi 3% pada tahun 1989.^[3]

Pada April 1997^[4] di bawah pemerintahan Ryutaro Hashimoto^[5] pajak tersebut ditingkatkan menjadi 5%.^[6] Persentase 5% terdiri dari 4% pajak konsumsi nasional dan 1% pajak konsumsi lokal.^[7] Tidak lama setelah pajak diperkenalkan, Jepang jatuh ke dalam resesi,^[8] yang disalahkan oleh beberapa orang atas kenaikan pajak konsumsi,^[9] dan oleh orang lain atas krisis keuangan Asia 1997.

Perdana Menteri Jun'ichirō Koizumi mengatakan ia tidak berniat menaikkan pajak selama pemerintahannya, tetapi setelah kemenangan besar pada pemilihan umum 2005 -ia mencabut larangan pembahasan pajak tersebut.^[10] Selama tahun-tahun berikutnya sejumlah politisi LDP berdiskusi lebih lanjut untuk menaikkannya, termasuk perdana menteri Shinzō Abe,^[11] Yasuo Fukuda,^[12] dan Tarō Asō.^[13]

Partai Demokrat Jepang berkuasa dalam pemilihan umum Agustus 2009 dengan janji untuk tidak menaikkan pajak konsumsi selama empat tahun.^[14] Perdana menteri DPJ pertama, Yukio Hatoyama menentang, tetapi Naoto Kan menggantikannya dan menyerukan agar pajak konsumsi dinaikkan. Perdana menteri berikutnya, Yoshihiko Noda "mempertaruhkan kehidupan politiknya" pada kenaikan pajak.^[15] Terlepas dari pertarungan internal yang membuat mantan pemimpin dan salah satu pendiri DPJ Ichirō Ozawa dan banyak anggota diet DPJ lainnya memberikan suara menentang RUU tersebut dan kemudian meninggalkan partai, pada 26 Juni 2012, majelis rendah diet Jepang mengesahkan rancangan undang-undang untuk menggandakan pajak menjadi 10%.^[16] Rancangan undang-undang yang baru meningkatkan pajak menjadi 8% pada April 2014 dan 10% pada Oktober 2015.^[17] Namun, karena situasi ekonomi Jepang, pemerintah Abe menunda kenaikan pajak menjadi 10% dua kali; awalnya sampai April 2017^[18] dan kemudian Oktober 2019.^[19]

Pajak Penghasilan

Hukum pajak yang kontroversial

Terdapat pengurangan pajak untuk pasangan yang menurut beberapa orang membuat pria dan wanita enggan memasuki dunia kerja penuh waktu. Di Jepang, Dinding 1,03 juta yen dan 1,30 juta yen (103万円・130万円の壁) adalah fenomena sosial yang kontroversial di antara pasangan Jepang karena kebijakan perpajakan pemerintah. Jika penghasilan pasangan lebih dari 1,03 juta yen, yang merupakan penghasilan kena pajak 380.000 yen, pasangan dapat mengambil pengurangan perkawinan (配偶者控除code: ja is deprecated ). Jika penghasilan pasangan lebih dari 1,30 juta yen, yang merupakan penghasilan kena pajak 760.000 yen, pasangan tidak dapat mengambil pengurangan khusus untuk perkawinan (配偶者特別控除code: ja is deprecated ). Pasangan tidak memenuhi syarat pengurangan untuk pasangan jika pendapatan pencari nafkah utama lebih dari 10 juta yen.^[20]

Pajak kampung halaman

Lihat artikel utama: Pajak kampung halaman

Sejak tahun 2008, pembayar pajak Jepang diizinkan untuk membayar 2000 yen untuk mengalihkan sebagian dari pajak penghasilan mereka kepada salah satu daerah, alih-alih pemerintah pusat (terlepas dari namanya, tidak ada kewajiban membayar pajak ini kepada "kota asal" wajib pajak). Karena setiap daerah bersaing untuk memenangkan pajak ini dengan menawarkan "hadiah" sebagai gantinya, hasilnya pembayar pajak akhirnya hanya menggunakannya untuk membeli produk dengan lebih murah (misalnya sumbangan 2.000 yen dapat menghasilkan "hadiah" berupa 60 kg beras, setara dengan konsumsi tahunan orang dewasa).^[21]

Referensi

Pranala luar

• [1], japan-guide.com, 1 April 2014
• 2019 Income Tax Guide For Foreigners, National Tax Agency
• Information about Income Tax in Japan, National Tax Agency